Selasa, 24 April 2012

Pola Kebijakan, Visi dan Misi PW PII Sulawesi Tengah

  POLA KEBIJAKAN UMUM
PENGURUS WILAYAH PELAJAR ISLAM INDONESIA (PII)
SULAWESI TENGAH
PERIODE 2011-2013
*Dibahas dan disahkan pada Rapat Pleno Wilayah PW PII Sulteng di Palu tanggal 10-13 Oktober 2011


PENDAHULUAN
“Sesungguhnya Allah menyuruh menyampaikan amanah kepada yang berhak, memelihara dan menyuruh kepada kamu agar menetapkan hukum di aatara manusia dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pelajaran yang sebaik-baiknya kepada mu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi maha melihat”. {Q.S An-Nisa[4]:54}
Barang siapa yang menolong Agama Allah Niscaya, dia akan Menolongmu dan meneguhkan Kedudukanmu”. (Q.S Muhammad : 7)
Pelajar Islam Indonesia Bangkit atas dasar keinsyafan dan bentuk keprihatinan atas Kondisi bangsa dan Umat Islam Indonesia pada decade awal kemerdekaan bangsa Indonesia, yang di pelopori oleh kaum intelektual Muda, tak bisa dipungkiri bahwa perjalanan sejarah telah menempatkan PII kedalam sebuah cacatan emas sejarah Perjuangan dan  perjalanan Bangsa Indonesia.
Kebangkitan PII dilandasi oleh, Motivasi Ke-Islam-an dan Kebanggasaan, kebijakan Politik Belanda dan Jepang terhadap umat Islam dan bangsa Indonesia sangat mempengaruhi kepada generasi Muda utamanya pada kalangan Pelajar. Akibat Politik-Asosiasi, misalnya banyak pelajar Indonesia yang mendapat kurikulum Belanda, gaya pendidikan inilah yang memicu perbedaan antara pelajar didikan Belanda dan pelajar hasil pendidikan trasional belanda di Indonesia yang mengutamakan Pendidikan Pesantren, yang pada akhirnya terjadi dikotomi dalam dunia Pendidikan sekaligus memunculkan jurang pemisah antara Pendidikan Modern warisan Belanda dan Pendidikan Pesantren. Sehingganya muncullah ide untuk menyatukan Jurang pemisah diantara kedua hal tersebut melalui organisasi, maka didirikanlah Organisasi Pelajar Islam Indonesia pada 4 mei 1947 di Yogyakarta.
Dua Motivasi itulah yang kemudian menjadi Landasan gerak PII dalam mewujudkan misi dan eksistensi tengah-tengah keberagaman masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Seiring dengan proses dan perubahan masyarakat Indonesia dewasa ini, Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PII) Sulawesi Tengah periode 2011-2013, menyusun Pola Kebijakan yang digariskan melalui amanah  Konferensi Wilayah ke-20 di Kabupaten Banggai Kepulauan. Semoga ini menjadi pijakan awal bagi periode ini untuk merealisasikan semua kebijakan-kebijakan organisasi.
LANDASAN
1.    Ideal                                  : Al-Qur’an dan Al-Hadist
2.    Konstitusional                : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PII
3.    Strategis                           : Khitah Perjuangan dan Falsafah Gerakan PII
4.    Program                           :  - GBPK PW PII Sulawesi Tenga
-    Hasil-Hasil Muswil Korps PII Wati Sulawesi Tengah
-    Hasil-Hasil Muswil Korps Brigade PII Sulawesi Tengah


MAKSUD DAN TUJUAN

1.    Maksud
Pola Kebijakan Umum Pengurus Wilayah PelajarIslam Indonesia (PII) Sulawesi Tengah periode 2011-2013 ini, dimaksudkan untuk dijadikan Kerangka dasar pergerakan Pelajar Islam Indonesia Sulawesi Tengah, sekaligus mempermudah arah periodisasi kepengurusan PII kedepan.
2.    Tujuan
Tujuan Pola Kebijakan Umum Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia Sulawesi Tengah periode 2011-2013 adalah Sinergitas Gerakan menuju PII Dinamis dan Mandiri. Dengan melakukan Konsolidasi Internal, Ekspansi Jaringan dan kajian isu strategis keseluruh element masyarakat yang berbasiskan kaderisasi dan pengelolaan Lembaga secara mandiri dan profesional.

SETTING PROBLEM
1.    Internal
a.    Kaderisasi
Persoalan kaderisasi merupakan hal pokok yang menjadi ujung tombak bagi setiap harakah (pergerakan) baik itu yang berideologikan Islam atau pun yang tidak berideologikan Islam. Kaderisasi memegang peranan penting, karena dalam proses inilah transformasi kultur dan tatanan moral kekaderan itu akan dibangun. Baik dan buruknya output(keluaran) yang dihasilkan tergantung pada sejauh mana proses kaderisasi itu dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Namun perlu untuk disadari bahwa persoalan kaderisasi tidak hanya mencakup pada tataran wilayah perkaderan misalkan training. Sehingganya pada tataran lain justru terabaikan seperti follow up pasca training, ta’lim dam kursus justru terabaikan. Yang justru dari situlah proses tarbiyah yang menjadi sarana tempat kader PII mengasah keilmuan dan keterampilannya. Sehingga pada akhirnya melahirkan kader yang kurang berkapasitas pada kelimuan dan kreatifitasnya dalam menggali potensi dirinya, yang secara lansung akan berimbas pada potensi kelembagaan dimana kader itu bernaung. Lemahnya pemahaman terhadap konsep ta’dib PII ditingkatan wilayah juga berpengaruh besar pada implementasi kaderisasi. Proses kaderisasi yang termanifestasikan dalam tiga bentuk kegiatan yakni Training, Ta’lim dan kursus yang kurang optimal, sehingga dapat dilihat dari kuantitas maupun kualitas kader dalam keaktifannya. Dalam hal ini proses ta’lim dan kursus yang merupakan kegiatan follow up pacsa training tidak terjalankan semaksimal mungkin. Inovasi dan kreatifitas akan metode pelaksanan aktivitas kaderisasi baik training dan follow up pasca training dikembangkan sesuai dengan kebutuhan ril sehingga tidak terjadi kejemuan didalamnya Kuantitas rekruitmen kader pada jenjang training pasca Batra sangat minim, yang berimbas kurangnya pada jenjang training selanjutnya (Intra dan Advantra) sehingga supplay kader tingkatan wilayah sangat kurang, sehingga hal ini tentu saja memberikan batasan bagi jumlah kader aktif di tubuh wilayah sementara luasnya wilayah

b.    Sumber Daya Manusia/Kader
Kita semua menyadari bahwa salah satu problem yang cukup akut dalam tubuh PII adalah mininnya Kader yang memiliki kapasitas dan kualifikasi untuk mengerakkan organisasi baik itu melalui stuktur Kepengurusan maupun non stuktur, sehingga berimplikasi pada pencapaian target program kerja maupun misi PII.

Padahal, kader PII memahami bahwa Kader adalah ruhnya organisasi. Dan yang ironis lagi kita belum mampu mendeteksi jumlah Kader PII khususnya yang ada Sulawesi Tengah. Sehingga terjadi kesulitan didalam melakukan pemetaan gerakan yang berorientasi Kader. Belum lagi masalah kualitas kader yang belum begitu memadai untuk dijadikan garda terdepan didalam pergerakan organisasi.

Permasalahan diatas, tidak lepas dari proses dan system kaderisasi serta pembinaan setiap kader pasca perekrutan, yang memang kita harus mengakui bahwa kita belum sepenuh hati melakukan itu, sehingga menjadi kendala yang pada periode ini kami berusaha mengangkat permasalahan ini dengan penuh keseriusan dan militansi secara menyeluruh.

c.    Kelembagaan
Sebagai lembaga yang turut serta memperjuangkan nilai-nilai kebenaran, tentunya PII mengharuskan adanya keterorganisasian atau keteraturan pada setiap aktivitas kelembagaan, hal ini akan menjamin keberlansungan pencapaian tujuan PII itu sendiri. Sebab “kebenaran yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir” sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ali R.a.  Tentunya, hal tersebut, dimulai dari kemampuan  lembaga tersebut secara internal. Manajemen tentunya memegang peranan penting sebagai software (perangkat lunak) yang memprogram segala aktivitas kelembagaan. Bila manajemen dalam suatu kelembagan kurang baik, maka dapat dipastikan  akan terjadi benturan-benturan internal yang akibatnya tumpang tindih berbagai kepentingan dalam organisasi tersebut tidak dapat diakomodir dengn baik yang pada akhirnya melemahkan kekuatan organisasi itu sendiri.
Dari segi teritorialnya, memang kawasan garap PII Sulteng yang luas mengakibatkan hubungan koordinasi yang kurang baik. Sehingganya control dan pembinaan secara vertical maupun horizontal tidak terjalankan sebagaimana mestinya, dan tak jarang koordinasi yang terbangun melalui komunikasi jarak jauh. Sehingga informasi yang didapatkan kurang akurat  sehingga berimbas pada penanganannya.
Pengembangan jaringan dan mitra kerja perlu dibangun secara massif dengan memperhatikan asas indepensi dan interpendensi sehingganya dapat mengukuhkan peran PII sebagai gerakan pelajar dapat memperjuangkan hak-hak kepelajaran.

d.    Administrasi dan Keuangan
Sudah menjadi keharusan dalam setiap berorganisasi, yakni pengelolaan system administrasi secara professional. Tapi di PII hal itu seakan menjadi hal yang sulit diwujudkan, kita bisa melihat penggelolaan system administrasi yang ada, jauh dari system penggelolaan yang ada (Pendoman Penyelenggaraan Administrasi/PPA) baik itu dieselon Pengurus Besar maupun eselon dibawahnya (Pengurus Wilayah, Daerah dan Pengurus Komisariat), padahal secara teori, penggelolaan Administrasi di PII telah ada mekanisme dan aturan sebagaimana yang ada dalam Pedoman Penyelenggaraan Administrasi (PPA) yan disusun sejak tahun 1990-an dengan menyesuaikan perkembangaan zaman yang ada tapi dalam prakteknya jauh dari idealnya.

Penggelolaan keuangan hanya monoton berharap pada Keluarga Besar PII dan donator lainnya, tanpa kemudian mampu menciptakan sumber-sumber pendanaan secara mandiri dan professional. dari Keluarga Besar PII pun, tidak mampu dikelola secara baik, sehingga berbagai kebutuhan organisasi berjalan apa adanya. Padahal potensi yang ada sudah cukup mendukung untuk dikelola secara baik misalnya Kuantitas  Keluarga Besar PII dan peluang-peluang lain yang bisa dimamfaatkan.

e.    Budaya Organisasi
Tradisi merupakan sebuah kebiasaan yang terus dilestarikan secara terus menerus dan berkesinambungan oleh suatu kelompok  masyarakat tertentu, baik hal itu baik maupun buruk. PII sebagai organisasi yang melakukan proses penyempurnaan, maka budaya organisasi yang sehat perlu juga untuk dibangun, seperti disiplin waktu, budaya santai, pola hubungan antar sesama personalia pengurus (Human Relations) yang kurang kuat dan lain sebagainya, yang sama sekali tidak mendukung eksistensi organisaisi, walhasil hal ini berimplikasi pada penyelesaian kerja-kerja organisasi yang tidak berdasar pada semangat kerjasama yang pada akhirnya menhambat pelaksanaan program kerja organisasi.

2.    Eksternal
a.    Kondisi Sosial Budaya
Era reformasi telah bergulir selama 13 tahun, tatanan sosial budaya masyarakat telah berubah seiring dengan perubahan zaman, telah terjadi perubahan dalam berbagai asfek kehidupan seperti Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, bergesernya, terjadi transformasi kehidupan dari masyarakat produktif menuju menuju masyarakat konsumtif, dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern, kebebasan media, dan lain sebagainya, disatu sisi memberikan dampak yang positive namun disisi lain dampak negative pun tak bisa terelakkan.

Masyarakat Sulawesi Tengah merupakan masyarakat yang heterogen, terdiri  dari berbagai macam suku, agama, dan ras, disatu sisi memiliki mamfaat namun disisi lain hal ini juga menjadi salah satu motif yang memicu terjadi konflik, baik secara horishontal dan vertikal, seperti konflik Poso beberapa tahun silam, konflik pemindahan ibukota Kabupaten di kabupaten Banggai Kepulauan, tawuran antara pemuda di Kabupaten Sigi, konflik tambang poboya dan yang mengejutkan adalah penembakan dua aparat kepolisian yang sedang berjaga di Bank Central Asia (BCA) Palu yang ditenggarai merupakan gerakan kelompok Islam. adalah beberapa rentetan persoalan yang sewaktu-waktu akan muncul kepermukaan, sehingga hal ini akan mempengaruhi stabilitas keamanan dan ketertiban di Sulawesi Tengah.

Sementara disisi lain,  Kondisi Pemahaman keislaman yang kurang, sehingga berdampak pada Aqidah Umat, dengan ditandai dengan banyaknya kasus-kasus penyimpangan Aqidah, Khufarat, dan Takhayul meski manusia sudah masuk kedalam era modernisasi. Peran media dalam yang mengkampanyekan isu-isu Hedonis, Kekerasan dan seks bebas turut serta berperan aktif dalam penghancuran karakter masyarakat dan semakin jauh dari posisi dan eksistensi masyarakat Sulawesi Tengah yang sesungguhnya.

b.    Politik
Provinsi Sulawesi Tengah telah sukses melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2011-2016 yang dihelat pada 6  April 2011, yang mengejutkan tak ada satupun partai-partai Islam yang berani mendorong Kadernya untuk merebut kursi bergengsi di Sulawesi Tengah tersebut.
Pada Pemilu Legislatif 2009 kemarin, partai-partai Islam tak bisa meraih simpati masyarakat Sulawesi Tengah yang mayoritas berpenduduk muslim sekirar 72 % itu. Hal ini dibuktikan dengan perolehan kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, beberapa partai Islam seperti PKS, PBR, PPP, dan PKB tak mampu merebut kursi yang signifikan di banding partai Golkar yang memperoleh 9 Kursi dari 49 kursi dan Demokrat 7 kursi dari 49 kursi kemudian PDIP 5 kursi dari 49 kursi  di DPRD Sulawesi Tengah. Maka secara otomatis kepentingan-kepentingan Umat Islam akan Sulit terakomodasi bahkan Posisi umat Islam seakan tak menentu dalam kehidupan berpolitik di Sulawesi Tengah.
Disisi lain proses demokratisasi, seperti pemilihan kepala Daerah di beberapa Kabupaten berakhir ricuh, seperti kasus Pemilukada di Kabupaten Tolitoli pada 2010 kemarin, dan Kabupaten Banggai, justru membuat kondisi perpolitikan didaerah ini semakin tidak menunjukan arah yang tidak pasti.
c.    Kondisi Pelajar dan Dunia Pendidikan
Masyarakat Pelajar sebagai salah satu komunitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan, ini tercermin dari sebuah realitas pelajaran yang selalu ingin melakukan perubahan terhadap tatanan yang ada, ia ingin keluar dari kebiasaan yang ada sehingga ia mencoba untuk membanding-bandingkan antara yang ada pada dia (nilai-nilai yang sudah ditanamkan orang tuanya) dengan hal yang terjadi di dalam realitas di sekitarnya, sehingga terjadi kompromi-kompromi /penyesuaian terhadap realitas di luar dirinya, dinamika yang terjadi saat ini di dunia pelajar merupakan sebuah realitas, berawal dari kondisi di luar pribadi pelajar,  ada satu kondisi kejiwaan di masa pelajar,  dimana ia ingin selalu diakui eksistensinya & tidak ketinggalan zaman (Tawuran, Narkoba dll). Hal inilah yang membuat ia selalu mudah untuk meniru (Copying Behavior). Sebenarnya yang terjadi pada saat itu merupakan sebuah proses pencarian identitas diri, sehingga ia melakukan coba-coba terhadap hal-hal yang baru, namun yang jadi salah adalah ini di maknai sebagai kenakalan yang mengancam, padahal ini jika kita lakukan pengerahan dengan cara-cara yang lebih baik maka ia akan mengeluarkan potensi positivnya.

Dari segi Sistem pendidikan, kompleksibilitas permasalahan yang ada kian menjadi permasalahan yang sistemik, dimana sistem yang satu pasti aistem yang lain. Pendidikan kiranya tak luput dari hal tersebut. Berubahnya Menteri Pendidikan, maka berubah pula kebijakan dibiang pendidikan dan hal tersebut mengikat pada turunan jajaran dibawahnya sampai pada tingkat sekolah. Prioritas perhatian pemerintah Sulawesi Tengah terkesan setengah-setengah pada peningkatan Kualitas pendidikan, selaku penanggungjawab persoalan pendidikan di Daerah ini, hal yang sama juga terjadi pada masyarakat yang masih saja menganggap pendidikan tidak begitu penting. Sehingga pendidikan terkesan hanya menjadi tanggungjawab segelintir orang, yang mengakibatkan control terhadap pelaksana maupun kulaitas pendidikan itu semakin rendah, belum lagi kasus-kasus penyimpangan dalam pengunaan anggaran pendidikan yakni dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) baik ditingkat pusat sampai pada pelaksanaan teknisnya, sertifikasi guru yang tidak jelas hasil keluarannya (output). Akuntabilitas harus bisa dipertanggungjawabkan. Pendidikan menyangkut seluruh proses dalam pembelajaran, student Unit cost. Semua element harus dapat sit down holistik. Sedangkan dana 208,373 triliun (APBN 2009) sudah banyak tapi program pendidikan masih belum berjalan lancar, untuk RAPBN 2010, pemerintah merencanakan besaran anggaran Pendidikan Departemen-Depertemen diluar DEPDIKNAS.
PRIORITAS SASARAN
Konferensi Wilayah PII Sulawesi Tengah ke-20 di Banggai Kepulauan, telah menghasilkan putusan-putusan salahsatunya adalah Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK) yang digariskan oleh para peserta Konferensi, yang harus dilaksanakan tentunya berangkat dari realitas kekinian terhadap PII dan masyarakat Sulawesi Tengah dewasa ini, yang konsentrasi pada masalah Penataan Internal, Ekspansi jaringan dan kajian isu Strategis.
Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK), merupakan rumusan kebijakan Strategis dan program, Rencana Strategis dan Program kerja Organisasi yang tersusun  secara sistematis, terarah, bertahap, dan terpadu dalam menjabarkan dan mengimplementasikan berbagai asfek kebijakan  yang akan menjadi dasar perumusan kinerja PW PII Sulawesi Tengah periode 2011-2013, yang meliputi asfek:
a.    Penguatan Kaderisasi dan SDM
b.    Penguatan Basis dan Kelembagaan diseluruh eselon Kepengurusan
c.    Sinergisitas gerakan badan induk dan Badan Otonom
d.    Penguatan Jaringan dan Mitra kerja Oragnisasi

DESKRIPSI VISI MISI
Kesempurnaan pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan Islam sebagaimana yang menjadi tujuan PII disandarkan pada konsepsi pendidikan & kebudayaan Islam, pendidikan merupakan sebuah upaya menularkan sebuah kesadaran, untuk mempersiapkan manusia melalui sebuah proses yang sistematis, dengan membangkitan kesadaran manusia sebagai ’Hamba Allah & Khalifah Fil Ardi’ untuk itu orientasi pendidikan yang ada haruslah mengarah kepada mempersiapkan generasi yang memiliki kemampuan dasar atas antara lain daya adaptasi terhadap nilai-nilai baru, kreativitas untuk melakukan upaya inovasi dan daya saing untuk tetap eksis ditengah arus global, dalam skala yang lebih luas lagi pendidikan yang dimaksud PII adalah upaya mempersiapkan agen-agen Transformasi, dan Sosialisasi nilai-nilai yang sudah ada didalam proses pendidikan yang dibangun Pelajar Islam Indonesia (PII).
Sebagai suatu upaya untuk mempertegas identitasnya tersebut kita dapat serap 3 (tiga) spirit (serapan dari GBPK yang ada) sebagai paradigama gerakan PII Sulawesi Tengah pada periode ini, antara lain PII sebagai Organisasi Kader, PII sebagai mata rantai perjuangan umat Islam, & PII sebagai komponen civil socity, PII sebagai Organisasi kader memiliki tanggung jawab untuk melahirkan kader-kader yang berkualitas yang memiliki kemampuan serta daya saing yang cukup dalam menghadapi kompetisi di zaman yang akan datang bekal yang cukup, terutama profesionalisme sangat dibutuhkan kader-kader PII kedepannya, PII sebagai tempat berlatih, serta upaya menempa kepribadiann anggotanya atau pelajar yang berkarakter sesuai dengan Islam, wadah belajar, berlatih & juga sebagai alat perjuangan. Sebagai salah mata rantai perjuangan ummat Islam PII mengambil lahan garapnya pada Pendidikan & kebudayaan, untuk terus diperjuangkan sampai ia terwujud dalam masyarakat pelajar yang ceradas, dinamis dan dengan landasan Ketaqwaan kepada Allah. Sebagai komponen dari Civil Socity, PII mengamban amanah sebagai subjek sejarah, dengan misi sucinya melakukan transformasi masyarakat menuju masyarakat Madani, dengan spirit kepeloporan yang sudah tertanam dalam jiwa kader-kader PII, sebagai wujud sifat kepemimpinan yang ditanamkan dalam pembinaan didalam training PII.
Dari Gambaran realitas diatas, maka pada periode ini PW PII Sulawesi Tengah mencanangkan Visi : Sinergitas Gerakan menuju PII Dinamis dan Mandiri. Sinergitas merupakan upaya penyamaan, penyatuhan, dan penyeragaman Gerakan secara serentak dan berkesinambungan antara semua eselon Pengurus, baik Badan Induk dan Badan Otonom, serta seluruh Institusi Pengurus Daerah dan Pengurus Komisariat, hal ini dilakukan untuk menciptakan satu spirit baru dalam mengerakan Organisasi.
Tafsiran Dinamis adalah sebuah kondisi dimana barang atau suatu lembaga itu bergerak terus berjalan seingga ia menjadi sangat maju melebihi zamannya. Pelajar Islam Indonesia memiliki perspektif bahwa dinamisasi itu adalah terwujudnya kesempurnaan secara infra & supra strukturnya yang ada di PII, kenapa mengunakan  kata PII dinamis, Kami memandang bahwa PII sabagai organisasi kader, haruslah memberikan sebuah kontribusi terhadap penyelesaian masalah yang ada sehingga eksistensi dia diakui oleh  zaman & lingkungannya, tanpa ia harus mendefiniskan lagi dirinya. Yang lebih saya titik tekankan lagi untuk PII adalah proses kaderisasi yang berjalan dengan ritme yang telah ditentukan, layaknya seperti sebuah mesih PII adalah mesin pencetak kader yang berkualitas sehingga ia mempu neguhkan posisi organisasinya. Kader sebagai sebuah out put yang diberikan PII kepada masyarakat, merupakan sebuah kontribusi PII terhadap problem yang tejadi sehingga kebermanfaatnya dirasakan oleh semua pihak, tentunya dengan kader-kader yang memiliki empati yang lebih dari orang bisa, sehingga keberadaanya menjadi sebuah problem solver dari masalah yang ada. Sedangkan
Mandiri adalah sebuah proses Kedewasaan dalam mengelola Organisasi dari segala Asfek Institusi Organisasi, seperti Kelembagaan, Adminstrasi dan Keuangan, yang proses pengelolaannya secara profesional dan sesuai dengan mekanisme dan aturan berorganisasi, yang pada akhirnya akan berimplikasi pada eksistensi Organisasi secara bersimbungan yang dilandasi dengan Budaya dan Militansi Organisasi.
RENCANA KERJA
Dalam mengimplementasikan strategi program, baik jangka panjang maupun jangka pendek, butuh modalitas utama yang akan menyokong terealiasainya strategi program tersebut. Berikut ini beberapa modalitas utama yang diharapkan ada pada segenap unsur kepengurusan, baik dalam struktur, kultur dan kepemimpinannya.
-          Adanya kesadaran profetik pada diri kader yang memungkinkan energi kesalehan mengiringi sikap dan tindakannya.
-          Adanya kepedulian yang tinggi (sense of responsibility) pada segenap kader terhadap kondisi keummatan, terutama yang terkait dengan bidang garapnya, yakni dakwah, pendidikan dan kebudayaan.
-          Adanya keterdekatan yang intens pada  diri kader (pengurus) terhadap realitas kepelajaran. Keterdekatan itu bisa muncul jika rentang usia kader (pengurus) tidak terlalu jauh dari rentang usia pelajar sebagai subjek garapnya. Dalam hal ini peremajaan usia aktif  menemukan signifikansinya.
-          Struktur kepengurusan menjadi ruang sosial yang memungkinkan kader untuk belajar berbasis problem dan belajar berbasis aktivitas kreatif. Prasyaratnya adalah bahwa dalam struktur, kader tidak banyak terbebani oleh aktivitas yang bersifat rutinitas struktur.
-          Adanya regenerasi yang efektif berbasiskan sistem kaderisasi yang berkesinambungan dan terstruktur.
-          Adanya sistem pendidikan Kader melalui Sistem Ta’dib yang terbuka dan berperan dalam kemanfaatan umat dengan mengacu proses transisi
-          Adanya keterbukaan lembaga dalam berinteraksi dengan beragam elemen (lembaga/pihak lain) seperti Pemerintah dan Ormas/OKP lain yang bisa menyokong peran (missi dan eksistensinya) di masyarakat, dengan mengacu pada asas independensi dan interdependensi.
-          Adanya Dukungan dari Keluarga Besar PII yang senantiasa memberikan sumbangsih tenaga, Pikiran dan materi.
-          Adanya Petunjuk pengelolaan Administrasi yang Komplit dan sesuai dengan Prinsip-prinsip manajemen.
-          Terbentuknya Badan Otonom (Brigade dan PIIWati) serta adanya Badan Khusus Organisasi yakni Lembaga Ekonomi Organisasi dan Dewan Ta’dib Wilayah)

Dari modalitas itu kita bisa menyusun langkah-alangkah yang lebih kongkrit lagi untuk mewujudkan sebuah idelitas yang dicita-citakan yaitu terciptanya sebuah Sinergitas Gerakan menuju PII Dinamis dan Mandiri”. Dengan melakukan Konsolidasi Internal, Ekspansi Jaringan dan kajian isu strategis keseluruh element masyarakat yang berbasiskan kaderisasi dan pengelolaan Lembaga secara mandiri dan profesional. Untuk mewujudkan visi tersebut maka rencana strategis dengan dua Asfek yaitu asfek Internal dan Eksternal

Asfek Internal  dilakukan melalui Proses Konsolidasi, Kaderisasi & Pengembangan Instiusi.  Pada tahapan ini PW PII Sulawesi Tengah periode 2011-2013, berusaha Mencanangkan Gerakan 11 Pengurus Daerah dan 110 Pengurus Komisariat (11PD110PK) yang diawali dengan dengan melakukan proses Konsolidasi internal keorganisasian baik seluruh komponen struktur organisasi serta proses penataan kembali supra struktural, &  juga sosialisasi kebijakan dan melakukan pembinaan secara kultural dengan tetap memantapkan eksistensi PII serta menjaga stabilitas internal organisasi, dengan tak lupa ekspansi jaringan seluas-luasnya. Kaderisasi proses pembinaan secara baik, yang dilakukan PW PII  Sulawesi Tengah dengan memperhatikan aspek realitas & mendekatkan diri kepada problem, masyarakat secara umum dan khususnya Pelajar. Yang dibidik adalah Kader tahap awal (Basic Training dan tengah (Intermediate Training). kenapa harus Kader awal dan tengah, kader awal (Basic) sebagai dari upaya pembasisan kader yang kedepan bisa mengawal Visi dan Misi organisasi sedangkan kader Tengah (Intermediate Training) karena untuk bisa melakukan pengawalan terhadap proses  pembasisan dilevel gers root (akar rumput) melalui menguatan secara terstruktur di Institusi PD dan PK dan yang tugas PW PII adalah mencetak sebanyak mungkin kader-kader Advanced Training dan Instruktur untuk melakukan pengawalan terhadap kader-kader PII ditahap tengah dan Bawah ini. Pengembangan Institusi, berupa pembentukan Pengurus Daerah dibeberapa Kabupaten seperti kabupaten Poso, Sigi, Donggala, Parigi Moutong, Tojo Unauna dan Morowali. Kemudian pengaktifan Kembali Pengurus Daerah yang non aktif seperti PD PII kab. Tolitoli dan Buol. Dan Pengawalan PD yang telah terbentuk seperti PD PII Kab. Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Kepulauan I, PD PII Kota Palu.
Dengan indikator sebagai berikut :
o   Tersosialiasinya Visi & Misi PW PII Sulawesi Tengah Periode 2011-2013 ke PD dan PK
o   Terbentuknya Pemahaman yang sama atas kebijakan yang dikeluarkan PW PII Sulawesi Tengah periode 2011-2013
o   Terumuskannya problematika sekitar(keumatan, keperlajaran & Ke-Indonesiaan)
o   Terjadinya sinergitas yang menguntungkan antara semua level institusi, PW, PD dan PK baik Badan Induk dan Badan Otonom
o   Diperolehnya data base kader & Organisasi
o   Mengakarnya pengkaderan dilevel bawah dan menengah
o   Terbentuknya PD PII di seluruh Kota/Kabupaten di Sulawesi Tengah
o   Terbentuknya PK seluruh sekolah dan basis-basis masyarakat  lainnya.

Asfek Eksternal, dilakukan melalui proses Penguatan Jaringan dan Pematangan Isu Strategis. dengan menjalin hubungan keseluruh element masyarakat, seperti Pemerintah, Partai Politik, LSM, Lembaga Pendidikan, Ormas/OKP serta Pers, dengan mengacu pada asas Independent dan Interdepedensi, hal ini berangkat dari probematika keumatan, seperti seks bebas, Narkoba dikalangan pelajar, tawuran antar pemuda, Korupsi, dan problem lainnya perlu kesadaran penuh untuk menyelesaikan problematika tersebut. Disamping itu juga melakukan upaya-upaya yang kaitannya menyelesaikan problem-problem keumatan seperti Pembentukan komunitas-komunitas Pelajar seperti JAPAN (Jaringan Pelajar Anti Narkoba), penerbitan media organisasi, seminar, simposium dan Advokasi-Advokasi keumatan lainnya. Dengan Indikator sebagai berikut:
o   Tersosialisasinya Misi dan Eksistensi PII di Element masyarakat
o   Terjadi sinergitas Visi Organisasi dengan program pemerintah Daerah.
o   Terciptanya Kultur masyarakat yang Islami.
o   Terbangunnya Hubungan yang harmonis antara PII dan Masyarakat Pelajar yang merupakan lahan garap organisasi
o   Terbangunnya Peran PII di tengah-tengah masyarakat.
POKOK-POKOK KEBIJAKAN UMUM
Berdasarkan Pokok Pikiran diatas, Pola Kebijakan Umum PW PII Sulawesi Tengah periode 2011-2013 disusun sebagai berikut:
*      Memantapkan dan memperkuat struktur kelembagaan PII yang solid dengan optimalisai potensi keorganisasian dengan kedisiplinan konstitusi dangan prinsip organisasi profesionalisme, efisien dan sensitif terhadap kebutuhan masyarakat denggan menitik beratkan pada tim work
*      Memperkuat basis spritual & intektual kader dengan mengupayakan pembinaan yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek-aspek realitas dimasyarakat, untuk memperkuat basis-basis PII.
*      Memberikan solusi terbaik terhadap problem Kepelajaran dengan melakukan kajian isu yang berkembang
*      Menggalang kerjasama dengan lembaga Pemerintah maupnu Non Pemerintah,  dalam upaya pencapaian misi PII
*      Optimalisasi penataan administrasi dan perangkat-perangkat organisasi secara teratur, efektif dan mampu bergerak cepat seiring zaman.
*      Mengembangkan pola kelembagaan yang ramah terhadap kebutuhan pelajar & mampu memahami kebutuhan zaman
*      Pengkajian kembali isu-isu strategis yang menguntungkan secara kelembagaan & menguatkan kembali identitas lembaga PII sebagai bagian dari mata rantai perjuangan umat Islam Indonesia.
*      Penguatan & penguasaan kembali basis PII di, sekolah Umum, Pesantren & Remaja Masjid dengan mengembangkan pola kemitraan yang produktif

POKOK-POKOK KEBIJAKAN BIDANG
1.    Bidang Kaderisasi
v  Berjalannya  Sistem kaderisasi secara utuh dan Kontektual serta terpola secara baik.
v  Intensifikasi kegiatan training maupun kegiatan follow up pasca training secara komprehensif.
v  Optimalisasi jenjang kepengurusan dengan berbasis jenjang Kaderisasi.
v  Meninggkatkan kapasitas keilmuan dan ke-Islam-an kader sebagai pembentukan Karakter diri kader.
v  Meninggkatkan basis kader secara rutinitas sebagai pembentuk pola Kaderisasi.
v  Penguatan sumber daya muadib pada masing-masing jenjang Training dari segi kualitas dan Kuantitas sebagai penyelenggaraan ta’dib.
v  Pengorganisasian sumber daya muadib pada setiap jenjangnya dalam suatu korps baik instruktur maupun pemandu.

2.    Bidang Pembinaan dan Pengembangaan Organisasi (PPO)
v  Ekspansi Wilayah garapan pada daerah-daerah yang belum tersentuh oleh aktivitas PII.
v  Pembinaan oraganisasi di eselon ditingkat bawah (PD dan PK) secara intens dan terpola.
v  Mengusahakan pengelolaan manajemen kelembagaan yang akurat dan profesional.
v  Pendataan dan Pemetaan potensi Pengurus Daerah, sebagai melakukan pembinaan berbasis organisasi.
v  Membina dan Mengembangkan potensi keilmuan pengurus.

3.    Bidang Komunikasi Umat
v  Membangun mitra strategis dengan berdasar pada isu dan pola gerakan.
v  Membangun basis masa yang dapat menyentuh masyarakat secara langsung dengan mendelegasikan kadernya pada organisasi kemasyarakan..
v  Membangun pusat informasi dan komunikasi PII Sulawesi Tengah dan dapat mengakomodasikan kepentingan PII secara teritorial.
v  Menciptakan media aktivitas pelajar untuk menyalurkan minat, bakat dan kebutuhan pelajar.

4.    Bidang Kesekretariatan
v  Mengusahakan kelengkapan organisasi secara fisik maupun administratif.
v  Pembuatan dan pengelolaan Data internal maupun eksternal secara akurat dan profesional.
v  Penyelenggaraan Administrasi secara tertib, teratur & konsisten agar terlaksananya administrasi yang memudahkan kerja-kerja organisasi secara kewilayahan guna mendukung kelancaran gerak Organisasi

5.    Bidang Keuangan
v  Optimalisasi Pendayagunaan sumber-sumber pendanaan dengan memamfaatkan jaringan Struktural (pemerintah) dan emosional (KB PII).
v  Mengusahakan lembaga Pendanaan yang mandiri dan terkelola secara baik dan profesional.

6.    Badan Otonom Korps PIIWati
v  Pembinaan dan pengembangan korps PIIWati.
v  Konsentrasi pada pembinaan kader-kader tunas untuk memperkuat basis gerakan.
v  Optimalisasi peran dan kinerja pelajar putri, berdasarkan isu, serta membagun sinergisitas kelembagaan.

7.    Badan Otonom Koprs Brigade
v  Optimalisasi peran dan fungsi-fungsi intelejen dan intelektual kader-kader brigade dalam membagun sinergisitas organisasi.
v  Pembinaan dan pengembangan korps Brigade PII.
v  Membina & meningkatkan kwalitas personal( inetelektual & spritual) & kelembagaan BO Brigade untuk memperteguh eksistensi lembaga
v  Mengembangkan jaringan Informasi, kerjasama dalam aksi guna memperkuat ketahanan & kemanan Visi & Misi Organisasi
8.    Badan Khusus Dewan Ta’dib Wilayah.
v  Meningkatkan kualitas mu’adib sebagai motor dari pelaksanaan pembinaan yang sesuai dengan konsepsi ta’dib
v  Melakukan monitoring & evaluasi terhadap implementasi ta’dib diwilayah Sulawesi Tengah, dengan mempertimbangan kultur kedaerahan.
                                                       
9.    Badan Khusus Lembaga Ekonomi
v  Menciptakan dan mengembangkan potensi ekonomi yang mampu menopang pendanaan organisasi
v  Menjalin kerjasama dengan lembaga ekonomi lainnya yang bisa mendukung pendanaan organisasi.
PENUTUP
Pembuatan Pola Kebijakan Umum PW PII Sulawesi Tengah periode 2011-2013 ini merupakan sebuah ikhtiar terhadap realitas yang ada serta idelaitas yang akan dibangun, dan upaya untuk memfokuskan gerakan  dan mensistematiskanya, hal ini merupakan wujud dari perintah Allah dalam al-Qur’an agar kita berjuang dengan barisan (shaf) yang rapi, dan juga seruan sahabat Nabi Ali Bin Abithalib, bahwa kebenaran yang tidak terorganisir akan terkalahkan dengan kebathilan yang terorgansisi. Besar harapan kita untuk dapat menjalankan kebijakan ini dengan baik & konsisten, agar nantinya apa-apa yang menjadi cita-cita yang ada dalam GBPK terwujud dengan fase-fasenya yang mendukung.

            Demikianlah Pola Kebijakan Umum PW PII Sulawesi Tengah periode 2011-2013 ini dibuat, mudah-mudahan ini semua bermanfaat untuk kita bisa menyampaikan PII pada fase selanjutnya. Karena periode ini merupakan sebuah rangkaian yang tidak dapat terpisahkan dari periode sebelumnya & yang akan datang. Kepada Allah SWT kami Menggantungkan harapan serta kepada Muhammad SAW kami mengikut. Semoga Allah memberikan  bekahnya kepada gerakan PII, sehingga orang-orang yang ada di dalamnya menjadi kelompok terbaik/khairu ummat.


PENGURUS WILAYAH
PELAJAR ISLAM INDONESIA (PII)
SULAWESI TENGAH
PERIODE 2011-2013


ttd


MOH. IQRA
Ketua Umum


0 komentar:

Posting Komentar